Nurwayah Desak Pemerintah dan Aparat Tegakkan Hukum pada Kasus “Polisi Tembak Polisi” Terkait Tambang Ilegal
Jakarta, 28 November 2024 – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nurwayah, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden “polisi tembak polisi” yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Insiden ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik tambang ilegal serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat.
Nurwayah, yang mewakili masyarakat Dapil DKI III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu), menyerukan pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini. “Peristiwa seperti ini tidak hanya mencoreng institusi kepolisian, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kasus ini harus diusut hingga tuntas agar tidak ada ruang bagi oknum yang melindungi kegiatan ilegal,” tegas Nurwayah.
Selain itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor pertambangan untuk memastikan semua aktivitas dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Nurwayah, tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Penting untuk mengembalikan integritas hukum di sektor ini. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dimintai pertanggungjawaban. Kita harus menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu,” tambahnya.
Fraksi Partai Demokrat, lanjut Nurwayah, juga akan terus mengawal isu ini melalui Komisi terkait di DPR RI, memastikan ada langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola pertambangan dan mencegah insiden serupa terulang.
Nurwayah mengingatkan bahwa keberanian untuk mengungkap kasus ini menjadi momentum penting dalam menegakkan keadilan. “Kita bersama masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran dan titik balik bagi semua pihak untuk memprioritaskan keadilan dan kejujuran di atas segalanya,” pungkasnya.
