Implementasi Inpres No. 6/2025: Strategi Swasembada Beras Nasional Melalui Penyerapan Gabah Petani

By Green Berryl

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan penting dalam upaya Indonesia mencapai swasembada beras melalui optimalisasi penyerapan gabah petani. Kebijakan ini menetapkan target ambisius penyerapan 3 juta ton beras sepanjang 2025 dengan harga pembelian yang menjamin kesejahteraan petani. Meskipun pada awal tahun realisasi penyerapan berjalan lambat, terjadi akselerasi signifikan menjelang akhir kuartal pertama, dengan capaian mencapai 725.000 ton gabah setara beras hingga akhir Maret 2025, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pun menunjukkan posisi yang aman dengan 2,1 juta ton menjelang Lebaran, didukung komitmen tegas pemerintah untuk menghentikan impor beras dan memprioritaskan produksi dalam negeri.

Latar Belakang dan Tujuan Inpres No. 6/2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras nasional. Inpres ini secara khusus mengatur tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai upaya komprehensif untuk memastikan penyerapan gabah dan beras petani secara optimal[1]. Kebijakan ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah dan Perum Bulog dalam memaksimalkan penyerapan hasil panen petani lokal, sekaligus memperkuat langkah pemerintah dalam mengelola stok CBP secara efektif.

Inpres No. 6/2025 secara eksplisit menetapkan target pengadaan beras dalam negeri di tahun 2025 sebanyak 3 juta ton, dengan menegaskan bahwa pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) dengan segala kualitas di tingkat petani[1]. Penetapan harga ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani sebagai produsen pangan utama, sekaligus menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan produksi beras dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa Inpres ini menjadi instrumen pelindung untuk mendorong penyerapan gabah/beras sesuai target penugasan yang telah ditetapkan[1]. Arief juga menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak melakukan impor beras lagi, dengan pernyataan, “Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi, produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita”[7]. Komitmen ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.

Mekanisme Penyerapan Gabah dan Pengelolaan Stok Beras

Target dan Penugasan Penyerapan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri dengan target 3 juta ton setara beras di 2025. Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas No.24/TS.03.03/K/1/2025 tertanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi[2]. Dalam suratnya, Arief menegaskan, “Bersama ini kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton setara beras”[2].

Dalam pelaksanaan penugasan ini, Bulog diharuskan untuk melaporkan progres pengadaan gabah dan beras secara berkala kepada Kepala Bapanas dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri BUMN[2]. Pelaporan berkala ini dimaksudkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Target penyerapan 3 juta ton setara beras ini diupayakan untuk dicapai dalam jangka waktu yang relatif singkat, yakni hingga April 2025[2]. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan, “Disepakati Bulog memang harus membeli sebanyak 3 juta ton [beras] dalam waktu yang pendek ini, Januari, Februari, Maret, April. 3 juta harus menyerap dalam bentuk beras”[2].

Strategi Penyerapan dan Penetapan Harga

Untuk memaksimalkan penyerapan, pemerintah telah menetapkan berbagai strategi, termasuk kerja sama dengan berbagai pihak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa dari target 3 juta ton, mayoritas akan diserap melalui Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi)[8]. “Alhamdulillah, hari ini kita sepakat serap setara beras 2,1 juta ton dengan seluruh penggilingan se-Indonesia. Target kami adalah 3 juta ton,” ujar Amran Sulaiman setelah rapat dengan Perpadi di Kementerian Pertanian[8]. Sementara 900 ribu ton sisanya akan dipenuhi melalui pengadaan langsung oleh Perum Bulog.

Penetapan HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani berlaku untuk segala kualitas gabah[3]. Kebijakan ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan petani sekaligus memastikan stabilitas pasokan beras nasional. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan, Lili Sulistyawati, mengungkapkan bahwa untuk mendukung kebijakan tersebut, Perum Bulog akan membeli gabah langsung di lokasi panen guna mempermudah petani dalam menjual hasil produksi mereka[3].

Kondisi Stok dan Distribusi Beras Nasional

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog menunjukkan posisi yang relatif aman. Menjelang Lebaran 2025, Bapanas mencatat stok CBP di gudang Bulog mencapai 2,1 juta ton[4]. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan, “Badan Pangan Nasional telah menugaskan Bulog untuk menjaga stok beras nasional, dan saat ini stok beras di Bulog sangat aman di 2,1 juta ton”[4]. Stok tersebut berfungsi untuk menjaga kestabilan harga, mengantisipasi kekurangan pasokan, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Data per 27 Februari 2025 menunjukkan stok beras di Bulog mencapai 1.951.975 ton, yang terdiri dari 1.901.024 ton beras medium dan 50.951 ton beras premium[12]. Stok tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 26 Kantor Wilayah (kanwil) dan 477 kompleks pergudangan[12]. Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya, memastikan bahwa dengan jumlah stok tersebut, ketersediaan beras untuk menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 2025 terbilang aman[15].

Perkembangan Realisasi Penyerapan Gabah/Beras

Tren Penyerapan Januari-April 2025

Realisasi penyerapan gabah/beras oleh Bulog menunjukkan dinamika yang menarik sepanjang awal tahun 2025. Pada awal Maret 2025, Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengungkapkan bahwa penyerapan beras baru mencapai sekitar 190.000 ton[11][12]. “Sampai dengan saat ini kurang lebih 190.000 ton (beras yang diserap),” kata Novi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI[11]. Capaian ini hanya sekitar 6,3% dari target 3 juta ton yang ditetapkan pemerintah.

Namun, situasi berubah signifikan menjelang akhir Maret 2025. Direktur Pengadaan Bulog, Prihasto Setyanto, mengungkapkan bahwa penyerapan gabah petani telah mencapai lebih dari 725.000 ton setara beras[6]. “Penyerapan gabah yang mencapai lebih dari 725.000 ton setara beras ini merupakan capaian tertinggi BULOG dalam periode Januari-Maret dalam 10 tahun terakhir. Angka ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan merupakan upaya nyata BULOG untuk memastikan cadangan pangan nasional tetap stabil,” ungkap Prihasto[6][10].

Progres penyerapan terus meningkat hingga awal April 2025. Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke kompleks pergudangan Bulog di Palembang, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menyatakan bahwa pengadaan yang dilakukan secara nasional telah mencapai 840 ribu ton setara beras dari target 3 juta ton[14].

Strategi Akselerasi Penyerapan

Untuk mempercepat penyerapan, Bulog telah meningkatkan kerja sama dengan petani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta perusahaan penggilingan beras di seluruh Indonesia[6]. Peningkatan kerja sama ini berdampak pada meningkatnya kapasitas penyerapan harian Bulog. Wakil Direktur Utama Bulog, Marga Taufiq, menyatakan bahwa kemampuan serapan Bulog saat ini bisa mencapai 26 ribu ton per hari, meningkat dari sebelumnya yang berada di bawah 20 ribu ton per hari[4]. “Dan rata-rata kita sekarang ini naik terus. Tadinya di bawah 20 ribu ton sehari, sekarang kita 26 ribu ton,” jelas Marga[4].

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap upaya Bulog dalam menyerap gabah petani secara langsung di lokasi-lokasi panen. “Saya ucapkan terimakasih kepada Bulog, terima kasih kepada para petani, penyuluh-penyuluh pertanian, dan semua unsur yang telah bekerja keras,” ucap Prabowo dalam panen raya padi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat[13]. Apresiasi ini menunjukkan dukungan politik tingkat tinggi terhadap implementasi kebijakan penyerapan gabah petani.

Tantangan Dalam Implementasi

Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam penyerapan, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengungkapkan bahwa Bulog masih kekurangan gudang untuk menyerap setara beras hingga 3 juta ton[11]. Kapasitas gudang Bulog adalah sebesar 3,6 juta ton, namun dengan stok yang ada sebesar 1,9 juta ton, space yang tersedia hanya 1,7 juta ton, sehingga masih kurang 1,3 juta ton[11].

Selain itu, keterbatasan mesin pengering (dryer) juga menjadi kendala dalam penyerapan gabah. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, mengungkapkan, “Jadi hambatan nya adalah terbatasnya dryer yang di miliki oleh Bulog, untuk itu harapan ke depan dapat dilakukan pengadaan dryer yang lebih memadai sehingga program penugasan kepada Perum Bulog untuk serap gabah bisa berjalan lebih lancar lagi”[14].

Di beberapa daerah, implementasi HPP sebesar Rp 6.500/kg belum merata. Di Kabupaten Magetan, misalnya, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Magetan, Sudarsono, mengatakan harga jual gabah masih bervariasi antara Rp 5.200/kg hingga Rp 5.500/kg[9]. “Di tingkat petani umum artinya yang tidak bermitra dengan perusahaan penyerap gabah harganya bervariasi, tapi rata-rata di harga Rp5.200 sampai Rp5.500,” ucapnya[9].

Komitmen Swasembada dan Penghentian Impor Beras

Upaya Mencapai Swasembada Beras

Inpres No. 6/2025 menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan visi swasembada beras nasional. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk tidak melakukan impor beras lagi, dengan menyatakan “Produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita”[7]. Komitmen ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional, termasuk melalui program cetak sawah yang digalakkan Kementerian Pertanian.

Pada November 2024, Arief Prasetyo Adi telah menyatakan keinginannya untuk menghentikan impor beras mulai tahun 2025, sejalan dengan program cetak sawah yang sedang dijalankan Kementerian Pertanian[5]. “Ya kalau melihat cetak sawah, kemudian Pak Presiden Prabowo Subianto kan inginnya kita produksi dalam negeri. Ya jangan impor, lah. Impor itu untuk beras-beras khusus aja,” kata Arief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta[5].

Kebijakan Impor Terbatas Untuk Beras Khusus

Meskipun terdapat komitmen kuat untuk menghentikan impor beras secara umum, pemerintah masih memberikan ruang bagi impor beras-beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri. Arief mencontohkan beras-beras khusus yang dapat dikecualikan yakni beras basmati dan kao hom mali yang diimpor dari Vietnam dan Thailand[5]. Beras-beras jenis ini umumnya diperuntukkan bagi sektor perhotelan dan restoran untuk memenuhi preferensi turis mancanegara.

Kebijakan pembatasan impor ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong kemandirian pangan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produksi beras dalam negeri. Dengan berkurangnya pasokan impor, diharapkan produk beras lokal dapat memenuhi kebutuhan nasional dan memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani Indonesia.

Dampak Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Petani

Peningkatan Pendapatan dan Nilai Tukar Petani

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp 6.500/kg memberikan jaminan pendapatan bagi petani, terlepas dari fluktuasi harga di pasaran. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dan memastikan kesejahteraan ekonomi petani sebagai produsen pangan utama.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasi dari para petani Jawa Barat kepada Presiden Prabowo yang telah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp 6.500/kg[13]. Menurut Dedi, kebijakan ini bukan hanya memberikan keuntungan langsung bagi petani, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian pedesaan secara keseluruhan. “Saya sampaikan ucapan terima kasih dari para petani di Jawa Barat terutama daerah Subang dan Karawang, serapan gabah Rp6.500/kilogram itu untuk gabah basah, bukan kering. Jadi diterima di sawah itu gabah dalam kondisi basah Pak Presiden, dan langsung diantarkan ke Bulog,” papar Dedi[13].

Implementasi di Tingkat Lokal

Implementasi kebijakan HPP di tingkat lokal menjadi kunci keberhasilan program ini dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Di Kota Pekalongan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Lili Sulistyawati mengungkapkan bahwa pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus benar-benar bersinergi dan bekerjasama dengan Perum Bulog terkait dengan penjualan harga gabah kering panen di tingkat petani[3]. “Sosialisasi dan penyuluhan sudah selalu digalakkan dan kami melibatkan Perum Bulog yang telah diamanatkan untuk menyerap gabah petani dengan kualitas apapun dengan harga minimal Rp.6.500 per kilogram,” ucapnya[3].

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi di beberapa daerah. Di Kabupaten Magetan, penerapan HPP senilai Rp 6.500/kg di awal masa panen raya masih belum maksimal di tingkat petani, terutama bagi petani yang tidak bermitra dengan perusahaan penyerap gabah[9]. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan implementasi kebijakan yang merata di seluruh daerah.

Pengawasan dan Koordinasi Lintas Sektor

Pengawalan Implementasi Kebijakan

Untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan, pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Wahyu Widada untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penerapan HPP gabah[8]. Pengawalan oleh aparat kepolisian ini diperlukan karena masih banyak laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran HPP gabah oleh pembeli padi. “Itu yang dikawal kepolisian. Karena kesepakatan kita adalah Rp 6.500 diserap bukan saja Bulog, tapi semua pihak. Supaya apa? Kesejahteraan petani jangan jatuh,” ucap Amran Sulaiman[8].

Koordinasi Antar Lembaga

Implementasi Inpres No. 6/2025 melibatkan koordinasi yang intensif antar lembaga pemerintah. Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa instruksi untuk Badan Pangan Nasional meliputi menghitung kebutuhan anggaran, memberi penugasan ke Bulog, menyusun struktur biaya HPP, dan menetapkan petunjuk teknis pengadaan gabah/beras dalam negeri untuk CBP[7]. “Kompensasi dan margin penugasan yang wajar juga kami koordinasikan bersama Kemenkeu,” papar Arief[7].

Bapanas juga meminta Perum Bulog agar melaporkan progres pengadaan gabah dan beras secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri BUMN[2]. Koordinasi lintas kementerian ini penting untuk memastikan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah yang efektif dan efisien.

Kesimpulan dan Prospek Ke Depan

Evaluasi Capaian Implementasi Inpres No. 6/2025

Implementasi Inpres No. 6/2025 menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam upaya mewujudkan swasembada beras nasional. Meskipun pada awal tahun 2025 realisasi penyerapan gabah/beras oleh Bulog relatif lambat, terjadi akselerasi yang cukup dramatis menjelang akhir kuartal pertama. Penyerapan gabah petani yang mencapai 725.000 ton setara beras hingga akhir Maret 2025 merupakan capaian tertinggi dalam periode Januari-Maret selama 10 tahun terakhir[6][10].

Stok Cadangan Beras Pemerintah berada pada posisi yang relatif aman dengan 2,1 juta ton menjelang Lebaran 2025[4], dan terus meningkat mencapai 2,4 juta ton pada awal April 2025[14]. Kondisi ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, serta memenuhi berbagai kebutuhan pangan masyarakat, termasuk untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, bantuan pangan, dan tanggap darurat bencana.

Tantangan dan Rekomendasi Ke Depan

Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan implementasi Inpres No. 6/2025. Keterbatasan infrastruktur, terutama kapasitas gudang dan mesin pengering (dryer), masih menjadi kendala utama dalam percepatan penyerapan gabah petani[11][14]. Untuk itu, investasi dalam pengembangan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan beras perlu menjadi prioritas dalam jangka menengah.

Penerapan HPP yang belum merata di beberapa daerah[9] juga menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi dan pengawasan di tingkat lokal. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi kebijakan di lapangan, serta membangun mekanisme pelaporan yang efektif untuk menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi.

Dengan komitmen kuat pemerintah untuk tidak melakukan impor beras dan meningkatkan produksi dalam negeri, Indonesia berpotensi besar untuk mencapai swasembada beras pada tahun 2025. Keberhasilan implementasi Inpres No. 6/2025 tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan jutaan petani Indonesia sebagai produsen pangan utama.

Citations:
[1] Inpres 6/2025 Terbit, Prabowo Minta Bulog Maksimalkan Penyerapan Gabah Petani https://nasional.kontan.co.id/news/inpres-62025-terbit-prabowo-minta-bulog-maksimalkan-penyerapan-gabah-petani
[2] Bapanas Tugaskan Bulog Serap 3 Juta Ton Beras pada 2025 https://ekonomi.bisnis.com/read/20250130/12/1835423/bapanas-tugaskan-bulog-serap-3-juta-ton-beras-pada-2025
[3] Harga Gabah Kering Panen Ditetapkan Rp6.500 per Kilogram … https://pekalongankota.go.id/berita/harga-gabah-kering-panen-ditetapkan-rp6500-per-kilogram-petani-tak-lagi-khawatir-harga-anjlok.html
[4] Stok Beras Bulog Capai 2,1 Juta Ton Jelang Lebaran https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250324080512-92-1212216/stok-beras-bulog-capai-21-juta-ton-jelang-lebaran
[5] Bapanas Ingin Setop Impor Beras Tahun Depan, Ini Sebabnya https://www.tempo.co/ekonomi/bapanas-ingin-setop-impor-beras-tahun-depan-ini-sebabnya-1170844
[6] BULOG cetak rekor tertinggi 10 tahun terakhir, penyerapan gabah … https://www.antaranews.com/berita/4746489/bulog-cetak-rekor-tertinggi-10-tahun-terakhir-penyerapan-gabah-petani-capai-725000-ton-setara-beras
[7] Presiden Prabowo Inpres Nomor 6 Tahun 2025, RI Tutup Keran Impor Beras https://deteksi.co/presiden-prabowo-inpres-nomor-6-tahun-2025-ri-tutup-keran-impor-beras/
[8] Bulog Bidik Serap 3 Juta Ton Beras per April 2025, Mayoritas dari … https://www.tempo.co/ekonomi/bulog-bidik-serap-3-juta-ton-beras-per-april-2025-mayoritas-dari-perpadi-1205232
[9] Penerapan HPP Gabah Kering Panen Senilai Rp6.500/Kg … – Jateng https://regional.espos.id/penerapan-hpp-gabah-kering-panen-senilai-rp6500kg-di-magetan-belum-merata-2062769
[10] BULOG Cetak Rekor Tertinggi 10 Tahun Terakhir, Penyerapan … https://www.bulog.co.id/2025/03/30/bulog-cetak-rekor-tertinggi-10-tahun-terakhir-penyerapan-gabah-petani-capai-725-000-ton-setara-beras/
[11] Bos Bulog Ungkap Serapan Beras Baru 190 Ribu Ton dari Target 3 … https://www.tempo.co/ekonomi/bos-bulog-ungkap-serapan-beras-baru-190-ribu-ton-dari-target-3-juta-ton-1214535
[12] Bulog Baru Serap 190.000 Ton Beras dari Target 3 Juta Ton hingga … https://money.kompas.com/read/2025/03/03/130053926/bulog-baru-serap-190000-ton-beras-dari-target-3-juta-ton-hingga-april
[13] Panen Raya, Prabowo Apresiasi Sukses Penyerapan Gabah-Beras … https://www.bulog.co.id/2025/04/07/panen-raya-prabowo-apresiasi-sukses-penyerapan-gabah-beras-bulog/
[14] Pemerintah Genjot Penyerapan Gabah Beras Demi Perkuat Stok CBP https://news.majalahhortus.com/pemerintah-genjot-penyerapan-gabah-beras-demi-perkuat-stok-cbp/
[15] Bulog Lapor Serap 190 Ribu Ton Beras, Masih Jauh dari Target 3 … https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7804712/bulog-lapor-serap-190-ribu-ton-beras-masih-jauh-dari-target-3-juta-ton
[16] Bapanas Sebut Stok Beras di Gudang Bulog Capai 2,1 Juta Ton Jelang Idulfitri https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/bapanas-sebut-stok-beras-di-gudang-bulog-capai-21-juta-ton-jelang-idulfitri/
[17] Kepala NFA Arief Prasetyo Adi: Kita Tidak Bangga Melakukan … https://badanpangan.go.id/blog/post/kepala-nfa-arief-prasetyo-adi-kita-tidak-bangga-melakukan-importasi
[18] Pemerintah Terbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2025, Tingkatkan … https://dnews.co.id/pemerintah-terbitkan-inpres-nomor-6-tahun-2025-tingkatkan-penyerapan-gabah-dan-beras-petani-untuk-swasembada-pangan/
[19] rapat-koordinasi-terbatas-kemenko-pangan-pengadaan-beras … https://www.kemenkopangan.go.id/detail-publikasi/rapat-koordinasi-terbatas-kemenko-pangan-pengadaan-beras-pemerintah-pada-tahun-2025-
[20] Pemerintah Tetapkan Harga Pembelian Gabah Rp6.500 per Kg … https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-tetapkan-harga-pembelian-gabah-rp6-500-per-kg-targetkan-swasembada-pangan-2025
[21] Mentan: Stok Beras 2,2 Juta Ton Aman Hingga Lebaran https://validnews.id/ekonomi/mentan-stok-beras-juta-ton-aman-hingga-lebaran
[22] Bapanas: 2025 Tidak Ada Impor Beras | kumparan.com https://kumparan.com/kumparanbisnis/bapanas-2025-tidak-ada-impor-beras-23xr5rrrx9i
[23] Prabowo Setop Keran Impor Beras, Produksi Dalam Negeri Aman? https://ekonomi.bisnis.com/read/20250411/12/1868347/prabowo-setop-keran-impor-beras-produksi-dalam-negeri-aman
[24] Serapan Gabah BULOG Tembus 300.000 Ton, Siap Hadapi Panen … https://www.bulog.co.id/2025/03/14/serapan-gabah-bulog-tembus-300-000-ton-siap-hadapi-panen-raya-2025/
[25] Harga Rp6.500/kg, Bupati Banyumas ajak petani jual gabah ke Bulog https://www.antaranews.com/berita/4719033/harga-rp6500-kg-bupati-banyumas-ajak-petani-jual-gabah-ke-bulog
[26] Jelang Lebaran, Pemerintah Punya Stok Beras 2,2 Juta Ton di Gudang Bulog https://money.kompas.com/read/2025/03/22/200800826/jelang-lebaran-pemerintah-punya-stok-beras-2-2-juta-ton-di-gudang-bulog
[27] Indonesia Stop Impor Beras, Harga Beras Dunia Ikut Terpengaruh https://badanpangan.go.id/blog/post/indonesia-stop-impor-beras-harga-beras-dunia-ikut-terpengaruh
[28] Prabowo Terbitkan Inpres, Minta Optimasi Serapan Gabah Petani https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/67990/prabowo-terbitkan-inpres-minta-optimasi-serapan-gabah-petani
[29] Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir, Perum Bulog Borong 800 Ribu … https://www.inilah.com/tertinggi-dalam-10-tahun-terakhir-perum-bulog-borong-800-ribu-ton-gabah-bikin-petani-semringah
[30] Perkuat Stok CBP, Pemerintah Terus Genjot Penyerapan Beras Bulog https://www.agrofarm.co.id/2025/04/perkuat-stok-cbp-pemerintah-terus-genjot-penyerapan-beras-bulog/