Genjot Setoran Pajak, Dedie Rachim Ingin Kota Bogor Permudah Izin buat Investor
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim meminta jajarannya di Pemerintah Kota Bogor untuk mempermudah pelayanan buat masyarakat dan investor yang ingin berusaha di Kota Bogor.
Dedie Rachim melihat bahwa selama ini pendapatan Kota Bogor salah satunya bergantung dari sektor pajak lantaran minim Sumber Daya Alam (SDA).
Sehingga, kata Dedie Rachim, OPD di Pemerintah Kota Bogor harus bisa melihat potensi yang ada dan segera ditindaklanjuti.
“Tentunya Kota Bogor harus ramah perihal pelayanan dan pengurus izin. Terutama izin (buat investor) berusaha karena sumber PAD Kota Bogor dari pajak usaha dan sebagainya,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Perumusan Perwali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di D’Anaya Hotel, Kota Bogor, Kamis 7 Desember 2023.
Ia pun berpesan agar Pemerintah Kota Bogor mempermudah urusan izin bagi investor. Ia berkaca pada kasus gerai Mie Gacoan yang akhirnya nekat buka duluan lantaran lamanya proses perizinan.
“Jangan sampai nanti ada ungkapan, ‘mendingan minta maaf daripada meminta izin’. Jangan sampai pengurusan izin cukup lama dan akhirnya buka dahulu mereka,” kata dia
“Tujuannya juga bagus, yaitu membuka lapangan kerja. Masyarakat masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan Pemkot Bogor butuh untuk PAD,” imbuh Dedie Rachim.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hanafi menjelaskan, dari struktur pendapatan pada APBD tiap tahunnya, kontribusi dari PAD hanya sekitar 45 persen.
Sisanya, kata dia, berasal dari dana transfer atau bagi hasil pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Bogor.
“Nah, PAD yang kami tetapkan, berasal dari pajak dan retribusi. Sehingga kami berharap, para OPD incomer (PAD) ini jeli melihat potensi pendapatan. Dari pajak maupun retribusi. Sehingga dirumuskan jadi perencanaan pendapatan yang nantinya langsung digunakan untuk pos belanja daerah,” jelas dia.
Apalagi, kata dia, potensi SDA di Kota Bogor sangat minim, sehingga Pemkot Bogor salah satunya bergantung pada sektor pajak dan retribusi untuk kontribusi pendapatan.
“Paling tidak kelemahan kami terjawab. Sementara potensi daerah kami biasa saja, tidak punya SDA. Jadi kalau tidak berinovasi akan kerepotan,” papar Hanafi.
“Jadi intinya kami harus kencangkan ikat pinggang, koordinasi aktif, leading sektor dari Bapenda sebagai koordinator. Sehingga apa yang kami targetkan program akan berjalan,” imbuh dia.
Sementara itu, Kabid Penetapan dan Pengolahan Data pada Bapenda Kota Bogor, Christina Ari Setiyaningsih memaparkan, target PAD pada tahun 2024 yakni Rp1,4 triliun. Jumlah itu disebutnya harus terealisasi.
“Jadi setiap hari di monitor oleh Bependa dengan ditarget per triwulan. Mudah-mudahan tercapai, tidak lain budaya bekerjanya harus berubah. Semoga SKPD incomer bisa lebih maksimal lagi. Kami siap bersama-sama menggenjot PAD,” pungkas dia.
